Pemerintah Kota Palembang telah menetapkan tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai pedoman dalam mengalokasikan dana untuk berbagai program dan kegiatan di daerah ini. Anggaran yang disusun haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Kami mengutamakan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh warga Palembang,” ujar beliau.
Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Palembang juga melibatkan berbagai pihak terkait, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan anggaran yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat Palembang.
Selain itu, tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Anggaran yang disusun harus mampu memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh warga Palembang.
Menurut Pakar Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Palembang harus mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. “Dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, anggaran yang disusun dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan di Palembang,” ungkap beliau.
Dengan menerapkan tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang baik, diharapkan Palembang dapat terus berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Proses penyusunan anggaran yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai visi dan misi pembangunan di Kota Palembang.